Sebagai contoh,
seorang Kyai tentu saja pemimpin kultural dimana tidak ada jabatan formal yang diembannya. Namun, keputusan pembangunan di pedesaan masih dipegang olehnya. Arah pembangunan seperti apa yang diinginkan masih bergantung padanya. Setidaknya, begitulah yang terjadi di banyak desa.
Fokus perhatian kepemimpinan di pedesaan beralih dari waktu ke waktu. Siapa yang bisa memenuhi 'kebutuhan' warga maka dia yang dianggap 'layak memimpin'.
Membentuk lembaga formal _seperti lembaga non-profit_, belum tentu menjadi efektif dan efisien demi pembangunan pedesaan.
Pergeseran 'kebutuhan'. Setidaknya itulah yang sering saya lihat di pedesaan. Jika dahulu lembaga non-profit begitu mempengaruhi pembangunan, saat ini lembaga seperti dianggap belum bisa menjawab persoalan 'klasik' di desa.
Kita soroti masalah kemiskinan. Apakah ini bisa terselesaikan oleh lembaga non-profit? Jelas tidak.
Masalah kesejahteraan hanya bisa diselesaikan oleh lembaga profit alias perusahaan. Hanya institusi bisnis yang bisa menyediakan lapangan kerja untuk mengatasi masalah kemiskinan.
Maka dari itu, model kepemimpinan pun 'bergeser'. Jika dulu pemimpin kharismatik bisa mengatur warga desa maka sekarang pemimpin 'pemenuh kebutuhan' yang bisa menggerakan.
Pemimpin pemenuh kebutuhan bisa lahir dari struktur pemerintahan, usahawan atau agamawan. Itu hanya sumber individunya. Namun, praktiknya lembaga apa pun bisa jadi sarana. Tidak ada patokan jelas apakah pemimpin yang masuk struktur atau di luar struktur kelembagaan yang ada yang 'dianggap layak memimpin'.
Maksudnya, jika sebuah struktur kelembagaan dibentuk pun, warga desa bisa sulit diatur. Di era demokrasi, sebuah wewenang tidak menempel otomatis pada jabatan formal.
Jangan heran jika seorang administrator pemerintahan sekedar 'pengisi formulir' tetapi urusan pelaksanaan 'pemimpin berpengaruh'-lah yang 'bisa menggerakan'.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar...