Langsung ke konten utama

Kebijakan Insentif Pertanian yang Tidak Efektif

Kebijakan pemerintah saat ini yang terkesan amat menitikberatkan pemberian insentif harga berupa subsidi input dan dukungan harga bukanlah kebijakan yang efektif, efisien dan berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan sektor pertanian, apalagi memacu pembangunan pedesaan. Kunci untuk memacu pertumbuhan sektor pertanian dan pedesaanialah peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas melalui investasi, inovasi teknologi dan kelembagaan, dan per baikan infrastruktur. Kebijakan strategis yang dipandang sesuai untuk revitalisasi pertanian dalam rangka pemantapan ketahanan pangan ialah: (1) Liberalisasi sistem inovasi dengan mempermudah dan memfasilitasi peran serta lembaga penelitian swasta serta memperlonggar importasi teknologi; (2) Pemberian insentif dan terciptanya iklim investasi pertanian dan pedesaan utamanya untuk pembukaan lahan baru dan usaha non-pertanian di pedesaan;  (3) Pembangunan infrastruktur pertanian danpedesaan utamanya irigasi, transportasi, telekomunikasi, pasar pedesaan dan kelistrikan pedesaan; (4) Penataan institusi, termasuk organisasi rantai pasok dan  tatalaku pemerintahan; (5) Mendorong diversifikasi ke produk bernilai tinggi melalui netralisasi kebijakan bias produk/komoditas bernilai rendah (termasuk padi); (6) Stabilisasi pasar produk pangan   dengan mengintegrasikan pasar domestik dan internasional. Khusus untuk bahan pangan pokok (beras, jagung, kedele, gula), patokan yang dianjurkan digunakan ialah toleransi impor hingga 5 persen dan kisaran harga domestik mengikuti tren harga paritas impor plus-minus 25 persen.
Jaring pengaman ketahanan pangan dibangun secara terdesentralisasi. Jaring pengaman di tingkatkomunitas dibangun melalui partisipasi masyarakat lokal dan bersifat spesifik lokasi dengan pemerintah kabupaten sebagai fasilitator. Pemerintah kabupaten merupakan penanggungjawab ketahanan pangan di tingkat desa dan kabupaten. Pemerintah provinsi bertanggungjawab membangun jaring pengaman ketahanan pangan lintas kabupaten di wilayahnya. Sementara pemerintah pusat bertanggungjawab terhadap pembangunan jaring pengaman lintas provinsi. Pada intinya, jaring pengaman ketahanan pangan dibangun secara hierarkis berdasarkan jenjang administrasi pemerintahan.
 Sistem deteksi dini, komunikasi dan informasi juga dibangun secara hierarkis. Deteksi dini merupakan tanggungjawab pemerintah daerah dengan me manfaatkan lembaga kesehatan dan pertanian yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti Puskesmas/Posyandu, Pusat Informasi dan Penyuluhan Pertanian/PPL, rumah sakit/klinik, cabang dinas pertanian, dan sebagainya. Sistem informasi dibangun seca ra hierarkis mulai dari kecamatan hingga departemen terkait. Pers daerah diberdayakan sehingga dapat berfungsi sebagai diseminator penyuluh dan melakukan advokasi ketahanan pangan.


(Selengkapnya baca FORUM PENELITIAN AGRO EKONOMI. Volume 25 No. 1, Juli 2007 :16-17)

Komentar

Posting Komentar

Komentar...

Postingan populer dari blog ini

Kayu Bakar untuk Bertahan Di Tengah Kesulitan

Ketika ktia kelelahan mencari sesuatu yang tidak ada atau jauh dari kediaman, maka melihat ke sekeliling bisa menjadi solusi. Bapa saya akhir-akhir ini rajin membelah kayu-kayu yang tumbuh di sekitar rumah. Untuk bahan bakar, demi menghemat anggaran belanja. Menanak nasi dan memasak air di atas tungku, tidak banyak menggunakan kompor demi usaha penghematan. Ketika banyak orang, sibuk mencari uang untuk membeli kebutuhan rumah tangga maka Bapa saya lebih suka menanam pepohonan. Ketika pohon itu sudah besar, manfaatnya begitu banyak. Salah satu yang saat ini dirasakan adalah kesanggupan kami untuk sekedar bertahan hidup di kala ekonomi sedang tidak baik. Meskipun negara sedang dilanda banyak bencana, kami bisa bertahan demi sekedar makan. Alhamdulillah.
2 komentar
Baca selengkapnya

Beternak Kerbau Rawa di Pinggiran Hutan Rawa

  Kerbau Rawa di Kalimantan (Sumber: Antara) Saya punya rencana untuk mengembalikan fungsi lahan kebun sawit menjadi tutupan hutan dengan memanfaatkan peran kerbau rawa. Jika sebelumnya hutan "dikeringkan" untuk ditanami bibit sawit maka harus kembali "dibasahkan" dengan mengalirkan air sungai. Untuk keperluan pupuk dan sumber pendapatan warga maka kerbau rawa bisa menjadi alternatif.  Dalam bayangan pikiran saya, akan ada lahan sawit yang tidak produktif lagi karena faktor usia tanaman. Dalam keadaan demikian, waktu yang tepat untuk segera mengembalikan fungsi hutan. Namun, saya tahu ini bukanlah usaha yang mudah. Penduduk akan lebih tertarik untuk mengalihkan fungsi lahan untuk sesuatu yang komersil. Hanya saja, mengembalikan fungsi hutan merupakan sebuah keharusan. Tentu tidak mengorbankan warga yang membutuhkan sumber pendapatan.  Memelihara kerbau rawa adalah solusi. Ini dipilih karena beberapa alasan.  Pertama, penduduk punya kegiatan untuk mengalihkan énergi ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Perencanaan Sosial

Perencanaan sosial ( social planning ) pada dewasa ini menjadi ciri yang umum bagi masyarakat-masyarakat yang sedang mengalami perubahan-perubahan atau perkembangan. Sebenarnya perencanaan sosial yang bertujuan untuk melihat jauh ke depan telah ada sejak dahulu dan telah pula dipikirkan oleh para sosiolog . Auguste Comte misalnya, berpendapat bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk melihat jauh ke depan serta mengendalikan tujuannya. Pernyataan tadi kemudian diperkembangkan lebih lanjut oleh Lester F. Ward yang mempergunakan istilah social telesis  untuk menunjuk pada arah yang dituju suatu masyarakat. [1] Menurut sosiologi, suatu perencanaan sosial harus didasarkan pada pengertian mendalam tentang bagaimana kebudayaan berkembang dari taraf yang rendah ke taraf modern dan kompleks dimana dikenal industri, peradaban kota dan selanjutnya . Selain itu harus pula ada pengertian terhadap hubungan manusia dengan alam sekitarnya, hubungan antara golongan-golongan dalam masyarakat ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya