Bersahabat dengan Investor Asing

Sumber : google.com

Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo berkunjung ke luar negeri untuk menghadiri 3 forum internasional secara berurutan yakni Forum Apec, forum Asean dan forum G-20. Dalam pertemuan tersebut, beliau secara lugas mengundang para investor dari berbagai negara untuk menanamkan dananya di Indonesia pada berbagai sektor.

Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia sudah masuk ke dalam arena perdagangan bebas dimana investasi asing bisa dengan mudah masuk ke tanah air. Apabila ada yang berminat membuka usahanya di Indonesia maka siapa pun tidak berhak untuk menghalangi. Pemerintah berjanji memberikan berbagai fasilitas yang diperlukan bagi para investor terutama investor yang ingin bergerak di bidang kemaritiman.

Saya berpikir bahwa di masa depan kita jangan heran apabila ada pengusaha asing yang bermaksud mendirikan usahanya di desa tempat  tinggal kita. Sebagai warga desa, kita tidak bisa menghalang-halangi orang untuk membuka usahanya. Sebagaimana banyak perusahaan yang sudah ada, pabrik-pabrik atau lahan-lahan milik perusahaan asing berada di tengah-tengah lahan milik warga desa. Derasnya investasi asing, memberikan pengaruh bagi kondisi sosial dan ekonomi warga desa.

Sebagai warga desa, hendaknya kita mempunyai sikap yang proporsional atas berdatangannya investor asing. Sangat tidak bijak jika kita 'mengusir ' mereka begitu saja dengan alasan akan 'memeras' kekayaan alam milik kita. Juga tidak baik jika kita hanya menjadi 'penonton' saja atas aktifitas perusahaan dimana sebagai warga kita tidak dilibatkan. Suatu dilema, satu sisi investasi diundang masuk hingga ke desa-desa tetapi di sisi lain bisa saja ada penolakan warga lokal karena berbagai alasan.

Sebagai warga lokal (pribumi) sebaiknya orang desa mempunyai daya tawar. Apabila perusahaan membawa serta modalnya ke desa maka harus ada timbal balik bagi kebaikan warga desa sendiri. Bukan sebaliknya, lingkungan pedesaan menjadi rusak akibat aktifitas perusahaan. Itulah yang sering terjadi di banyak tempat karena 'lemahnya' daya tawar masyarakat desa sendiri. Ketika perusahaan asing datang dengan segala kemegahannya, warga seperti 'terkejut'. Padahal tidak harus begitu, malahan kita anggap mereka sebagai rekan bisnis yang akan memberikan banyak keuntungan.

Bagaimanapun, perusahaan asing itu sengaja diundang oleh Pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. Terlepas dari segala kontroversi, perusahaan asing dibutuhkan untuk turut serta menggerakan roda perekonomian nasional. Investasi asing _dengan modal yang besar dan manajemen berpengalaman_ dianggap lebih mampu memanfaatkan potensi ekonomi yang ada di daerah di seluruh Indonesia. Sebenarnya ini menjadi peluang bagi pengusaha lokal untuk 'belajar' dan menjalin  kerja sama demi kepentingan bersama.

Untuk memperkuat daya tawar warga desa maka sebaiknya warga desa meyodorkan beberapa persyaratan atas pendirian usaha, diantaranya:

·  Menanamkan investasi di pedesaan harus turut serta membuka lapangan kerja baru sebanyak mungkin. Mendahulukan usaha padat karya akan lebih bijaksana dibandingkan usaha padat modal.

·  Perusahaan harus turut serta membangun infrastruktur desa dimana dananya diambil dari sebagian keuntungan usaha.

·  Perusahaan harus menjamin kenyamanan bagi warga. Jangan sampai keberadaan perusahaan justru membuat perubahan tatanan kehidupan menjadi lebih buruk. Perusahaan jangan menjadi 'perusak' lingkungan pedesaan yang sudah asri.

· Perusahaan harus memiliki peranan sosial di tengah warga desa. Malahan perusahaan sebaiknya menjadi lokomotif bagi pembangunan desa sendiri.

Warga desa sebaiknya memiliki proposal kerjasama yang jelas. Melalui aparat Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa, masyarakat bisa mengajukan berbagai tawaran kerjasama yang saling menguntungkan. Warga bisa menjadi 'pengawas' yang baik keberlangsungan usaha. Begitupun, perusahaan bisa menjalankan aktifitasnya dengan lancar. Saya berharap jangan ada konflik antara perusahaan dengan warga sekitar sebagaimana yang sering dilihat di media massa. Mungkin, konflik terjadi karena tidak proposal kerjasama yang bisa disepakati antara keduabelah pihak.